Sertifikasi Halal

Berbagai produk, baik makanan, minuman, obat, dan kosmetik, harus disertai dengan logo halal. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang sebgian besar menganut agama Islam. Halal sendiri berarti diperbolehkan dan diterima. Sertifikasi halal menjamin bahwa semua produk yang memiliki logo halal tidak akan merusak atau merugikan lingkungan maupun semua objek dan subjek yang terkait dengan produk tersebut dalam jangka panjang.

Logo Halal
Badan yang mengatur tentang sertifikasi halal di Indonesia  adalah LPPOM-MUI. Kehalalan atau sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001. Salah satu penyebab tidak halalnya suatu produk adalah bahan-bahan yang tidak halal di dalam produk. Bahan-bahan tersebut adalah;
  1. Babi
  2. Organ
  3. Bangkai
  4. Hewan Amfibi
  5. Darah, dsb
Bagi pembaca sekalian yang ingin mengetahui cara mendapatkan sertifikasi halal, berikut adalah langkah-langkah yang harus ditempuh untuk medapatkan sertifikasi halal tersebut;
  1. Setidaknya satu orang perwakilan dari perusahaan harus mengikuti pelatihan oleh LPPOM-MUI
  2. Berdasarkan ilmu yang didapat di pelatihan, perusahaan harus menerapkan sistem jaminan halal selama 6 bulan.
  3. Setelah 6 bulan, persiapkan segala dokumen yang dibutuhkan, yaitu; daftar produk, daftar bahan, dokumen bahan, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan intenal, dan bukti audit internal.
  4. Pendaftaran kemudian dilakukan dengan menyertakan berkas-berkas tersebut ke LPPOM-MUI atau secara online di www.e-lppommui.org
  5. Setelah didaftarkan, LPPOM-MUI akan melakukan audit yang berupa kunjungan ke tempat produksi. Selain itu, terdapat audit wawancara dimana perwakilan perusahaan yang memiliki pehaman mendalam mengenai sistem penerapan halal akan dipanggil dan diuji oleh LPPOM-MUI.
  6. Setelah audit tersebut, pihak LPPOM-MUI akan melakukan rapat untuk menilai audit-audit yang telah dilakukan.
  7. Nilai yang diberikan untuk hasil audit menentukan apakah perusahaan tersebut telah menerapkan sistem halal dengan benar atau tidak. Agar proses sertifikasi berjalan lancar, dibutuhkan nilai A atau B.
  8. Berkas-berkas perusahaan yang mendapatkan nilai A atau B akan dilimpahkan ke MUI di Jakarta.
  9. MUI kemudian melakukan fatwa untuk menentukan apakah produk halal atau tidak.
  10. Apabila MUI menyatakan bahwa produk halal, maka perusahaan akan diberikan sertifikat halal yang dapat diunduh dalam bentuk softcopy atau diambil di kantor LPPOM-MUI.
Setelah mendapatkan sertifikat halal, perusahaan wajib melaporkan kegiatan produksinya ke LPPOM-MUI, secara khusus apabila perusahaan melakukan perubahan pada proses produksi, menambahkan variasi produk, dan perubahan-perubahan lainnya. Pelaporan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sementara sertifikat halal berlaku selama 2 tahun.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Persyaratan PIRT: Uji Lab

Gambar
Setelah membahas mengenai SKDU pada post sebelumnya, kali ini akan dibahas mengenai uji lab. Uji lab dilakukan untuk memastikan makanan atau minuman yang akan didaftarkan nomor PIRT serta disebarluaskan sudah aman untuk dikonsumsi tanpa menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan konsumen. Contoh Hasil Uji Lab Uji lab dilakukan di Labkesda masing-masing daerah. Selain itu, jenis uji yang akan digunakan berbeda untuk setiap wilayah. Apabila pembaca berada di daerah Kabupaten Tangerang, maka uji lab dilakukan di labkesda Kota Tangerang Selatan dan jenis uji yang dilakukan terhadap sampel makanan atau minuman kita adalah uji TPC dan kapang. Uji TPC atau Total Plate Count dilakukan untuk mengukur seberapa banyak bakteri yang tumbuh pada makanan kita dalam jangka waktu dan kondisi tertentu. Apabila jumlah TPC melebihi standar yang diperbolehkan untuk jenis makanan atau minuman yang diujikan, maka kemungkinan besar makanan atau minuman kita tidak diperbolehkan untuk disebarlua...
Baca selengkapnya

Pemanis Buatan

Gambar
Terdapat berbagai jenis produk makanan dan minuman yang menggunakan pemanis. Pemanis ditambahkan dalam makanan untuk menambahkan rasa manis. Selain sebagai pemanis, pemanis juga dapat ditambahkan untuk mengentalkan atau mengawetkan suatu produk makanan atau minuman. Pemanis tidak selalu alami, beberapa jenis pemanis merupakan pemanis buatan. Pemanis buatan terkadang ditambahkan karena mampu memberikan rasa manis berkali-kali lipat apabila dibandingkan dengan gula biasa. Penggunaan pemanis buatan mampu menghemat biaya produksi karena pemanis buatan tidak perlu ditambahkan dalam jumlah yang banyak untuk mencapai tingkat kemanisan yang diinginkan. Contoh pemanis buatan: sakarin, aspartam, dan siklamat Peraturan mengenai penggunaan pemanis buatan di Indonesia terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP) , sementara batas penggunaannya diatur dalam PerKa BPOM RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Batas Maksimum Bahan Tambahan P...
Baca selengkapnya

Syarat untuk Mendapatkan PIRT

Gambar
Bagi para pembaca yang ingin membuat PIRT, kali ini post akan membahas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan PIRT, secara khusus bagi para pembaca yang memiliki lokasi produksi di Kabupaten Tangerang. Sertifikat PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga merupakan sebuah sertifikat yang menyatakan informasi dasar mengenai perusahaan, seperti alamat, nama pemilik, dan lain sebagainya. Setelah pendaftaran PIRT suatu produk akan mendapatkan nomor PIRT yang harus dicantumkan pada label atau kemasan makanan atau minuman. Contoh Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan Salah satu syarat utama dalam mendapatkan PIRT adalah dengan mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan setempat.Bagi pembaca yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, maka penyuluhan dapat diikuti di DinKes Kabupaten Tangerang yang berlokasi di Tigaraksa. Pada penyuluhan tersebut akan dijelaskan mengenai hal-hal yang terkait dengan penggunaan bahan tambahan pangan, sa...
Baca selengkapnya