Syarat untuk Mendapatkan PIRT

Bagi para pembaca yang ingin membuat PIRT, kali ini post akan membahas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan PIRT, secara khusus bagi para pembaca yang memiliki lokasi produksi di Kabupaten Tangerang.

Sertifikat PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga merupakan sebuah sertifikat yang menyatakan informasi dasar mengenai perusahaan, seperti alamat, nama pemilik, dan lain sebagainya. Setelah pendaftaran PIRT suatu produk akan mendapatkan nomor PIRT yang harus dicantumkan pada label atau kemasan makanan atau minuman.


Contoh Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

Salah satu syarat utama dalam mendapatkan PIRT adalah dengan mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan setempat.Bagi pembaca yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, maka penyuluhan dapat diikuti di DinKes Kabupaten Tangerang yang berlokasi di Tigaraksa. Pada penyuluhan tersebut akan dijelaskan mengenai hal-hal yang terkait dengan penggunaan bahan tambahan pangan, sanitasi, cara pelabelan produk yang baik dan lain sebagainya. Penyuluhan bertujuan agar produsen mengerti apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan agar tidak menimbulkan efek kesehatan penyakit bagi para konsumen produknya serta tidak melanggar regulasi yang telah ditetapkan.

Pengurusan PIRT dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tiap daerah. Syarat-syarat untuk pendaftaran produk berbeda untuk setiap PTSP. Berikut adalah syarat untuk pengurusan PIRT di Kabupaten Tangerang:
  1. Pengisian formulir permohonan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga
  2. Fotokopi KTP pemohon/pemilik
  3. Akte Pendirian Perusahaan (Bagi Badan Usaha/koperasi)
  4. Surat yang menyatakan status bangunan (akte hak milik/sewa/kontrak)
  5. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan
  6. Data perusahaan makanan Industri Rumah Tangga
  7. Data produk makanan
  8. Peta lokasi
  9. Denah bangunan
  10. SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha)
  11. Pas foto 4x6 cm sebanyak 2 lembar
  12. Surat pernyataan akan mengikuti tata cara pelabelan sesuai PP No.69 Tahun 1999
  13. Rancangan label pangan
  14. Fotokopi sertifikat penyuluhan kemanan pangan
  15. Sertifikat hasil uji laboratorium produk makanan
  16. Surat pernyataan yang akan melakukan kegiatan produksi pada alamat yang didaftarkan bermaterai 6000
  17. Surat pernyataan menaati UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bermaterai 6000
  18. Alur produksi / Cara produksi
  19. Rincian alat produksi yang digunakan
  20. Fotokopi sertifikat produksi PIRT (SPP-IRT) bagi yang melakukan perpanjangan.
Apabila para pembaca masih mengalami kebingungan akan syarat-syarat tersebut, pembaca sekalian dapat mendatangi PTSP Kabupaten Tangerang untuk berkonsultasi dengan bagian pengurusan PIRT di PTSP tersebut.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Persyaratan PIRT: Uji Lab

Gambar
Setelah membahas mengenai SKDU pada post sebelumnya, kali ini akan dibahas mengenai uji lab. Uji lab dilakukan untuk memastikan makanan atau minuman yang akan didaftarkan nomor PIRT serta disebarluaskan sudah aman untuk dikonsumsi tanpa menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan konsumen. Contoh Hasil Uji Lab Uji lab dilakukan di Labkesda masing-masing daerah. Selain itu, jenis uji yang akan digunakan berbeda untuk setiap wilayah. Apabila pembaca berada di daerah Kabupaten Tangerang, maka uji lab dilakukan di labkesda Kota Tangerang Selatan dan jenis uji yang dilakukan terhadap sampel makanan atau minuman kita adalah uji TPC dan kapang. Uji TPC atau Total Plate Count dilakukan untuk mengukur seberapa banyak bakteri yang tumbuh pada makanan kita dalam jangka waktu dan kondisi tertentu. Apabila jumlah TPC melebihi standar yang diperbolehkan untuk jenis makanan atau minuman yang diujikan, maka kemungkinan besar makanan atau minuman kita tidak diperbolehkan untuk disebarlua...
Baca selengkapnya

Manajemen Rantai Pasok Halal

Gambar
Pada post sebelumnya telah disinggung mengenai regulasi dan tata cara mendapatkan sertifikasi halal. Pada post kali ini akan dibahas mengenai rantai pasok halal. Rantai pasok halal merupakan kegiatan manajemen sepanjang rantai pasok yang bertujuan untuk menjaga integritas kehalalan dari suatu produk mulai dari penerimaan bahan baku hingga ke tangan konsumen, sehingga produk tetap halal dan aman untuk dikonsumsi. Pada rantai pasok halal terdapat 3 fondasi penting yang harus diperhatikan, yaitu; Kontak langsung dengan haram Bahaya kontaminasi: dipengaruhi oleh karakteristik bahan, seperti padat atau cair, kering atau basah, dsb. Persepsi konsumen muslim: bergantung pada ajaran yang didapatkan dan adat setempat. Model Manajemen Halal Rantai pasok halal memiliki model manajemen layaknya rantai pasok biasa, namun ditambahkan beberapa poin kritis yang harus diperhatikan. Berikut merupakan model manajemen rantai pasok halal yang dibuat oleh Van deh Vorst dan Beulens pada tahun 20...
Baca selengkapnya

Pemanis Buatan

Gambar
Terdapat berbagai jenis produk makanan dan minuman yang menggunakan pemanis. Pemanis ditambahkan dalam makanan untuk menambahkan rasa manis. Selain sebagai pemanis, pemanis juga dapat ditambahkan untuk mengentalkan atau mengawetkan suatu produk makanan atau minuman. Pemanis tidak selalu alami, beberapa jenis pemanis merupakan pemanis buatan. Pemanis buatan terkadang ditambahkan karena mampu memberikan rasa manis berkali-kali lipat apabila dibandingkan dengan gula biasa. Penggunaan pemanis buatan mampu menghemat biaya produksi karena pemanis buatan tidak perlu ditambahkan dalam jumlah yang banyak untuk mencapai tingkat kemanisan yang diinginkan. Contoh pemanis buatan: sakarin, aspartam, dan siklamat Peraturan mengenai penggunaan pemanis buatan di Indonesia terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP) , sementara batas penggunaannya diatur dalam PerKa BPOM RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Batas Maksimum Bahan Tambahan P...
Baca selengkapnya