Pengawet pada Makanan

Pada post sebelumnya telah dibahas mengenai pemanis buatan dan regulasinya. Kali ini, akan dibahas mengenai bahan tambahan pengawet pada makanan beserta regulasinya di Indonesia.
Setiap bahan pangan atau makanan yang kita lihat memiliki umur simpan yang berbeda-beda. Beberapa bahan makanan akan mengalami kerusakan atau dekomposisi terlebih dahulu dibandingkan dengan produk lain. Kerusakan dapat berupa kerusakan secara biologis, seperti serangan mikroorganisme, secara kimiawi, maupun secara fisik, seperti perubahan struktur. Kerusakan secara biologis umumnya terjadi dan selain merusak makanan, juga dapat merugikan perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan makanan dalam mencegah serangan mikroorganisme adalah dengan menambahkan  pengawet.
Pengawet bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Pengawet  ditambahkan sebagai bahan tambahan pangan, sehingga jumlah yang ditambahakan harus dibatasi. Penggunaan pengawet sebagai bahan tambahan diatur dalam Peraturan Kepala (PerKa) BPOM No. 36 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet. Dalam Perka BPOM tersebut, terdapat jenis-jenis pengawet yang diizinkan dan batasan maksimum penggunaannya dalam makanan.
Pembatasan pengawet pada makanan ini dilakukan karena jumlah yang berlebih dapat menimbulkan efek negatif yang tak diinginkan. Selain itu, tidak semua pengawet dapat digunakan sebagai bahan tambahan pada makanan karena tidak aman untuk dikonsumsi. Beberapa jenis pengawet yang diizinkan BPOM adalah asam benzoat, nirit, dan nitrat. Sementara beberapa pengawet yang tidak diizinkan adalah; formalin dan boraks. Kedua bahan pengawet yang dilarang ini sering ditemukan pada produk seperti mie dan bakso. Asam benzoat umumnya ditemukan pada produk dengan asam rendah, seperti sari buah karena bekerja dengan lebih baik sebagai pengawet pada lingkungan yang asam. Sementara nitrat dan nitrit umumnya ditemukan pada produk daging, seperti pada daging curing. Salah satu cara pengawetan oleh garam nitrtit dan nitrat adalah dengan membuat lingkungan atau makanan menjadi terlalu asin bagi mikroorganisme untuk tumbuh. Lingkungan yang terlalu asin dapat menyebabkan sel mikroorganisme luruh atau pecah.

Meskipun terdapat regulasi mengenai penggunaan pegawet, masih terdapat banyak penjual makanan yang menggunakan pengawet terlarang, baik karena harga yang  lebih murah atau karena tidak mengetahui larangan tersebut. Oleh karena itu, BPOM kerap kali melakukan inspeksi secara mendadak ke penjual dan perusahaan makanan. Sanksi bagi penjual atau perusahaan yang menggunakan pengawet terlarang dapat berupa peringatan tertulis, larangan pengedaran produk, penarikan kembali produk, pemusnahan produk, dan pencabutan izin pengedaran produk. Sanksi-sanksi tersebut diberikan berdasarkan PerKa BPOM No. 36 Tahun 2013. Pastikan apabila Anda hendak memproduksi suatu makanan berpengawet, Anda telah melihat dan mempelajari terlebih dahulu PerKa BPOM tersebut agar terhindar dari sanksi-sanksi yang telah disebutkan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Persyaratan PIRT: Uji Lab

Gambar
Setelah membahas mengenai SKDU pada post sebelumnya, kali ini akan dibahas mengenai uji lab. Uji lab dilakukan untuk memastikan makanan atau minuman yang akan didaftarkan nomor PIRT serta disebarluaskan sudah aman untuk dikonsumsi tanpa menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan konsumen. Contoh Hasil Uji Lab Uji lab dilakukan di Labkesda masing-masing daerah. Selain itu, jenis uji yang akan digunakan berbeda untuk setiap wilayah. Apabila pembaca berada di daerah Kabupaten Tangerang, maka uji lab dilakukan di labkesda Kota Tangerang Selatan dan jenis uji yang dilakukan terhadap sampel makanan atau minuman kita adalah uji TPC dan kapang. Uji TPC atau Total Plate Count dilakukan untuk mengukur seberapa banyak bakteri yang tumbuh pada makanan kita dalam jangka waktu dan kondisi tertentu. Apabila jumlah TPC melebihi standar yang diperbolehkan untuk jenis makanan atau minuman yang diujikan, maka kemungkinan besar makanan atau minuman kita tidak diperbolehkan untuk disebarlua...
Baca selengkapnya

Manajemen Rantai Pasok Halal

Gambar
Pada post sebelumnya telah disinggung mengenai regulasi dan tata cara mendapatkan sertifikasi halal. Pada post kali ini akan dibahas mengenai rantai pasok halal. Rantai pasok halal merupakan kegiatan manajemen sepanjang rantai pasok yang bertujuan untuk menjaga integritas kehalalan dari suatu produk mulai dari penerimaan bahan baku hingga ke tangan konsumen, sehingga produk tetap halal dan aman untuk dikonsumsi. Pada rantai pasok halal terdapat 3 fondasi penting yang harus diperhatikan, yaitu; Kontak langsung dengan haram Bahaya kontaminasi: dipengaruhi oleh karakteristik bahan, seperti padat atau cair, kering atau basah, dsb. Persepsi konsumen muslim: bergantung pada ajaran yang didapatkan dan adat setempat. Model Manajemen Halal Rantai pasok halal memiliki model manajemen layaknya rantai pasok biasa, namun ditambahkan beberapa poin kritis yang harus diperhatikan. Berikut merupakan model manajemen rantai pasok halal yang dibuat oleh Van deh Vorst dan Beulens pada tahun 20...
Baca selengkapnya

Pemanis Buatan

Gambar
Terdapat berbagai jenis produk makanan dan minuman yang menggunakan pemanis. Pemanis ditambahkan dalam makanan untuk menambahkan rasa manis. Selain sebagai pemanis, pemanis juga dapat ditambahkan untuk mengentalkan atau mengawetkan suatu produk makanan atau minuman. Pemanis tidak selalu alami, beberapa jenis pemanis merupakan pemanis buatan. Pemanis buatan terkadang ditambahkan karena mampu memberikan rasa manis berkali-kali lipat apabila dibandingkan dengan gula biasa. Penggunaan pemanis buatan mampu menghemat biaya produksi karena pemanis buatan tidak perlu ditambahkan dalam jumlah yang banyak untuk mencapai tingkat kemanisan yang diinginkan. Contoh pemanis buatan: sakarin, aspartam, dan siklamat Peraturan mengenai penggunaan pemanis buatan di Indonesia terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP) , sementara batas penggunaannya diatur dalam PerKa BPOM RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Batas Maksimum Bahan Tambahan P...
Baca selengkapnya